aksiradio – Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat sarankan penerima manfaat penyaluran bantuan sosial diwajibkan menjalani vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP) sebagai salah satu syarat memperoleh bantuan dari pemerintah.
Langkah ini didorong oleh keprihatinannya terhadap tingginya tingkat kelahiran di kalangan masyarakat kurang mampu, yang berujung pada meningkatnya beban sosial.
“Saya selalu meminta penerima bantuan untuk terlebih dahulu mengikuti program Keluarga Berencana. Kali ini, laki-laki yang harus lebih bertanggung jawab,” ungkap KDM
Menurutnya, upaya pengendalian kelahiran!menjadi tanggung jawab bersama dan seharusnya dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan.
“Selama ini, perempuan yang selalu disuruh pasang alat kontrasepsi, minum pil, atau menjalani tindakan medis. Padahal, tanggung jawab ini juga harus diemban laki-laki. Jangan hanya jadi penyumbang, tapi lepas tangan,” ujar Dedi saat rapat koordinasi kesejahteraan rakyat di Pusdai.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa kewajiban vasektomi bertujuan menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan memperkecil angka ketimpangan sosial. Ia mengungkapkan, banyak keluarga miskin yang memiliki anak dalam jumlah besar, bahkan mencapai belasan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Dedi juga berencana mengintegrasikan berbagai program bantuan pemerintah, seperti beasiswa, bantuan persalinan, bantuan perumahan, dan bantuan sosial non-tunai, dengan data peserta KB. Artinya, keluarga yang ingin menerima bantuan wajib tercatat sebagai bagian dari program keluarga berencana.
“Seluruh jenis bantuan nantinya akan dikaitkan dengan keikutsertaan dalam KB. Jangan sampai negara terus-menerus mendukung keluarga yang sama tanpa ada upaya perubahan,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran negara harus lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga tidak habis hanya untuk membantu kelompok yang sama secara berulang.
Dedi mengakui, usulannya mungkin akan menuai kritik terkait hak asasi manusia. Namun, ia menegaskan bahwa program ini tetap berbasis sukarela.
“Siapa pun yang ingin menerima manfaat sosial harus berkomitmen mendukung program KB,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan negara.
