aksiradio – DPPKB tanggapi serius pencapaian target 8 persen Penurunan Stunting di tahun 2023, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karawang gelar rapat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peran Pemerintah Desa.
TPPS Karawang yang diketuai langsung Wakil Bupati Aep Saepulloh mengundang Narasumber Staf Ahli Kementrian Desa dan BKKBN Jawa Barat sebagai pemateri dalam acara yang digelar di salah satu hotel ternama dibilangan jalan Interchange tol Karawang Barat. Senin, (28/08/2023).
Saat ini angka penurunan Stunting di Kabupaten Karawang diangka 14%, guna merealisasikan target 8%, semua unsur dan stakeholder harus turut serta berperan aktif, termasuk pemerintah desa.
Pada kesempatan tersebut, Lilis Yuliana staff kemendes PDTT mengatakan, Anggaran Dana Desa diperbolehkan untuk dianggarkan dalam program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Ketua TPPS, Aep Saepulloh menekankan dengan arahan tersebut, semua dapat bergerak, pemerintah desa
diharapkan mampu mensupport program penurunan stunting di Karawang bisa lebih cepat dan optimal.
“Saya tegaskan kepada semua kepala desa di Karawang untuk ikut andil dalam program penurunan stunting yang langsung kepada sasaran, tidak hanya dengan acara seremonial saja tapi langsung memberikan bantuan nyata kepada sasaran (anak stunting) di desanya,” ungkap Aep.
Aep menambahkan, bertepatan dengan hari penimbangan balita.di bulan Agustus ini, diharapkan para kepala desa bisa menggandeng bidan-bidan di desanya untuk melakukan pemantauan dan updateing data anak stunting.
“Tidak bisa kepala desa hanya menyerahkan bantuan saja lalu cuek, harus ikut andil memantau, mengawasi, dan melaporkan agar program intervensinya bisa tepat sasaran,”tambah Aep.
Sementara, Herman Melani dari BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Barat, menyampaikan terkait tim pendamping keluarga dan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di kabupaten, kecamatan sampai desa.
Kepala DPPKB Karawang, Sofiah melalui Sekretarisnya Imam Bahanan menambahkan, stunting merupakan isu prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 – 2024 dimana pemerintah menargetkan penurunan angka stunting yang signifikan di Indonesia tahun 2024 menjadi 14 persen.
Oleh karenanya untuk mewujudkan target tersebut peran multi sektor yang tadi disebutkan sangat penting bagi keberhasilan penurunan angka stunting sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
“Ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah kabupaten saja, namun perlu juga melibatkan semua pihak baik di tingkat kecamatan, pemerintah desa, lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, serta media massa,” kata Imam.
