aksiradio – Organisasi lingkungan hidup Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Monumen Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026) pagi.
Aksi membentangkan pesan kritik lingkungan tersebut berujung pada penertiban dan evakuasi dramatis oleh aparat gabungan.
Petugas gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta bergerak mencopot spanduk secara bertahap mulai pukul 08.10 WIB hingga bersih sekitar pukul 09.20 WIB.
Dalam aksi tersebut, sebanyak enam aktivis Greenpeace sempat bertahan di puncak monumen. Untuk menjaga keselamatan para aktivis, petugas Damkar menerjunkan tim khusus guna melakukan evakuasi menggunakan teknik flying fox dan tali rescue.
Usai diturunkan dengan aman, para aktivis langsung mendapat penanganan medis awal di ambulans Dokpol akibat kelelahan, sebelum akhirnya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan pendampingan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
Spanduk dan poster yang dipasang mengusung pesan tegas terkait krisis iklim, salah satunya bertuliskan “Melindungi lingkungan = Melindungi kualitas hidup”. Greenpeace mendesak pemerintah untuk lebih serius menanggulangi dampak krisis iklim yang kian nyata.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace, Jeanny Sirait, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat kecil.
“Dampak kerusakan lingkungan langsung mencekik ekonomi rakyat kecil. Krisis iklim memicu cuaca ekstrem yang mengganggu sektor pertanian, memicu kelangkaan pangan, dan berujung pada melonjaknya biaya hidup serta harga kebutuhan pokok,” ujar Jeanny.
Dalam aksinya, Greenpeace turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45% pada paruh pertama tahun 2026. Angka tersebut dinilai semu karena tidak mencerminkan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah yang justru menanggung beban terberat akibat kerusakan ekologis.
Greenpeace mendesak pemerintah membuka mata terhadap maraknya bencana ekologis dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan, khususnya di kawasan Kalimantan dan Sumatra yang terus memperburuk kualitas hidup warga.
Mereka menuntut pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk penanggulangan bencana serta merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada hak hidup dan hunian layak bagi masyarakat.
