aksiradio – Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Propinsi Jawa Barat, Olih Solihin, ungkapkan seluruh anggota dan jajaran ABPEDNAS di propinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang, untuk tidak turut terlibat dalam politik praktis.
Hal tersebut disampaikan Olih Solihin usai Pelantikan DPC ABPEDNAS Karawang, di Aula Husni Hamid, Plaza Pemda Karawang, Kamis (15/06/2023).
Kang Olih Solihin menambahkan tahun depan merupakan tahun politik yang harus dijaga marwahnya, baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD maupun Kepala Desa (Kades) berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
“BPD tidak boleh sama sekali berpolitik praktis, karena dapat merusak tatanan demokrasi kita,”tegas Olih.
Sementara ditempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS, Indra Utama mengatakan ABPEDNAS sendiri mendapatkan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami sangat mendukung penuh program KPK dalam membangun budaya anti korupsi dari semua level pemerintahan, karena kita dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memang fungsinya adalah melakukan pengawasan dalam pemerintahan desa, terutama penggunaan dana desa,” kata Indra Utama
