aksiradio – Jagat maya dihebohkan oleh temuan terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti alokasi anggaran fantastis di tubuh pemerintah.
Lembaga antikorupsi tersebut mengungkap adanya paket pengadaan jasa publikasi senilai total Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan hiburan ternama milik Raffi Ahmad, PT Rans Entertainment, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data penelusuran ICW, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialirkan untuk program kampanye dan publikasi program kementerian. Sorotan publik kian meruncing lantaran proyek sosialisasi ini turut menggandeng kelompok pesohor yang tergabung dalam The Dudas Minus One yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten di bawah payung kerja sama strategis dengan RANS.
Temuan ini sontak memicu perdebatan luas di ruang publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi dan kewajaran besaran anggaran publikasi yang digelontorkan di tengah efisiensi anggaran negara.
Selain masalah nominal, sorotan tajam juga diarahkan pada aspek etika dan potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Pasalnya, Raffi Ahmad saat ini, yang juga merupakan figur utama di balik RANS, memegang jabatan publik strategis sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kritikus menilai, keterlibatan entitas bisnis milik pejabat publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) memerlukan pengawasan ekstra ketat guna memastikan tidak ada penyalahgunaan pengaruh atau keistimewaan jalur (privilege).
Menanggapi polemik yang kadung bergulir liar di media sosial, pihak manajemen RANS dan perwakilan pesohor yang terlibat memberikan pembelaan. Mereka menegaskan bahwa seluruh proses keterlibatan dalam proyek tersebut telah melalui mekanisme formal, profesional, dan bukan sekadar pembayaran instan untuk satu konten tunggal.
Menurut penjelasan pihak terkait, dana belasan miliar rupiah tersebut mencakup skala produksi yang masif, mulai dari biaya operasional tur skala besar, logistik di berbagai daerah penugasan, hingga produksi puluhan output konten multi-platform untuk mendongkrak kesadaran masyarakat terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional.
Kendati demikian, desakan agar KKP dan lembaga pengawas membuka rincian kontrak secara transparan terus mengalir. Publik kini menanti langkah audit atau penjelasan resmi dari instansi terkait guna menjawab keraguan masyarakat atas akuntabilitas penggunaan uang negara dalam kerja sama kehumasan tersebut.
