Ketua DPD partai Golkar Karawang Sarankan Hearing Terkait Relokasi Pasar Rengasdengklok

aksiradio – Aksi penertiban yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Karawang untuk merelokasi para pedagang di Pasar Rengasdengklok mendapat penolakan dari para pedagang dan menjadi sorotan para pengamat, Rabu (16/11/22).

Suara penolakan pedagang beraneka ragam, mulai dari kurangnya sosialisasi, tak dilibatkan para pedagang mengenai relokasi hingga terkait kios yang disediakan menurut para pedagang pasar Rengasdengklok terlalu mahal biayanya.

Menyikapi banyaknya penolakan dari para pedagang, Ketua DPD partai Golkar Karawang Sukur Mulyono angkat bicara.

Menurutnya, kejadian penolakan oleh para pedagang ini merupakan suatu gambaran kedepannya agar Pemda Karawang segera membenahi.

“Ini ada yang salah yaitu dengan menyerahkan pengelolaan pasar dan menyerahkan pengolahan pembangunannya kepada pihak- pihak Developer dengan sistem Build Operate Transfer (BOT),” kata Mulyono saat ditemui Kamis (17/11/2022).

Kejadian ini akan terjadi kembali jika sistem dan pola tidak bisa dirubah, pihaknya menyarankan untuk merubah pola bukan hanya di Rengasdengklok, jika sistem ini tidak bisa dirubah,

“Kami menyarankan pola BOT ini dirubah dan jangan dipergunakan, apalagi pergunakan anggaran Pemerintah Daerah atau CSR untuk membangun pasar,” kata Mulyono

Dengan memanfaatkan dana CSR nantinya Pemkab Karawang bisa mengambil pajak dan pendapatan dari pengelolaan pasar.

“Nanti pedagang itu kan tinggal menempati, dengan persentase pembayaran pajak ke Pemkab dan ini langkah yang paling tepat,” lanjut Mulyono.

Ditambahkan Mulyono, Pemda Karawang harusnya bertindak tegas dengan menekan pihak developer agar para pedagang ini selama 3 tahun tidak dipungut biaya.

“Setelah 3 tahun baru dipungut biayanya, sehingga masyarakat bisa merasakan dulu hasilnya itu, baru 3 tahun mereka sudah membayar karena situasinya sudah belum memungkinkan saat ini,” sambungnya.

Dengan kisruh kejadian di Pasar Rengasdengklok tersebut, sebagai Ketua DPD Golkar, Mulyono akan menindak lanjuti ke jajaran Fraksi Partai Golkar di DPRD Karawang dan menginstruksikan jajarannya untuk dilakukan hearing.

“Karena dengan permasalahan diatas kami dari partai golkar khususnya melalui fraksi partai Golkar di DPRD akan memanggil atau hearing dengan pihak-pihak terkait,” pungkas Mulyono.

Hal ini dirasakan perlu dilakukan, tujuannya adalah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, terlebih saat ini perekonomian belum lancar setelah adanya Pandemi Covid-19.

Narasi: SF