PKB menjadi Partai Pertama yang Dipanggil Kejari Karawang Terkait Kasus Pokir

aksiradio – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, dalam penanganan dugaan kasus Fee Pokir (Pokok Pikiran) yang kini tengah menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, langsung bergerak cepat guna menangani perkara yang melibatkan instansi legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Karawang.

Dalam kurun waktu singkat pihak Kejari Karawang beberapa waktu lalu melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat utama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang. Bahkan, pemanggilan dan pemeriksaan yang terus berjalan ini, juga dilakukan kepada sejumlah anggota DPRD Karawang.

Sebanyak tujuh anggota DPRD Karawang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat giliran yang pertama untuk diperiksa pihak Kejari Karawang pada hari Kamis (16/06/2022).

Partai PKB menjadi kunci penting untuk mengungkap perkara dugaan Fee Pokir sebesar 5% tersebut yang membuat heboh di Kabupaten Karawang, karena berawal dari rencana kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) di Fraksi PKB yang berujung gaduh.

PAW itu bakal dilakukan internal DPC PKB Karawang kepada dua kadernya lantaran tidak membayar iuran partai melalui Fee 5% dari Pokir yang didapat keduanya. Sehingga iuran partai melalui Fee Pokir ini dianggap telah melanggar hukum, dan selanjutnya dilaporkan ke APH di Karawang, yakni kantor Kejari Karawang beberapa waktu lalu.

Kabar adanya pemanggilan anggota DPRD Karawang asal Fraksi PKB ini ramai diperbincangkan oleh sejumlah kalangan wakil rakyat di DPRD Karawang. Surat undangan pemanggilan dan pemeriksaan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di Kejari karawang yang sudah diketahui sejumlah anggota wakil rakyat di Karawang ini pun, diyakini sebagai langkah pihak APH untuk memulainya pemeriksaan kepada anggota DPRD Karawang.

Dugaan kasus yang kemudian kian panas ini pun ketika ada seorang kader dari DPC PKB Karawang mengeluarkan statemen yang seolah menantang Kejaksaan Negeri Karawang. Bahkan, kader partai ini menantang Kepala Kejari (Kajari) Karawang Martha Parulina Berliana agar turut serta melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Karawang, yakni Pendi Anwar.

Meski demikian, disinggung perihal pemanggilan dan pemeriksaan kasus dugaan Fee Pokir yang dilakukan Kejari Karawang kepada anggota legislatornya di Karawang, Pendi Anwar selaku Ketua DPRD Karawang menyatakan bahwa seluruh anggota DPRD Karawang, akan bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pihak APH di Karawang.

“Sebagai warga negara yang baik, kita akan datang jika (memang) diminta untuk memberikan keterangan (oleh pihak kejaksaan, red),” kata Pendi dalam keterangan resminya kepada sejumlah awak media, Kamis (16/06/2022) pagi.

Sementara itu, ramainya perkara dugaan Fee Pokir yang kian meluas ini pun rupanya mendapat beragam dukungan dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Karawang. Sejumlah kalangan masyarakat pun mendukung agar APH di Karawang (dalam hal ini Kejari Karawang, red), dapat mengusut kasus dugaan Fee Pokir sampai tuntas. Pasalnya, berbagai dukungan masyarakat mulai dari kalangan LSM, mahasiswa, hingga kalangan ulama di Karawang pun sudah menyampaikan dukungannya kepada pihak Kejaksaan.

Mereka berharap besar agar pihak Kejaksaan Karawang mampu mengungkap kasus Fee Pokir yang sedang mencuat di khalayak publik dan bahkan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasannya diduga ada praktik kotor yang dilakukan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif di lingkungan Pemda Kabupaten Karawang.

Narasi: JS