aksiradio – Rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan ibukota bukan sekedar wacana semata, percepatan pemindahan akan segera dilakukan.
Keseriusan pemerintah terlihat jelas dengan disahkannya Payung hukumdalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Pembangunan gedung dan fasilitas di Ibukota yang baru secara otomatis membutuhkan banyak dana.
Masyarakat luas bahkan banyak mempertanyakan berapa dana yang dibutuhkan, dari mana asal dana dan peruntukannya.
Secara rinci, proyek strategis nasional ini telah memiliki skema pembiayaannya. Antara lain melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut, penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN Nusantara ini akan dilakukan secara bertahap.
Dalam pengelolaan fiskal akan dilakukan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.
“Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” kata Febrio di Jakarta.
Lebih lanjut dia menjelaskan kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan.
Adapun kebutuhan yang dimaksud yakni pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga dan bangunan strategis pangkalan militer.
Ada juga yang dianggarkan untuk pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik dan rumah dinas ASN/TNI/Polri. Termasuk untuk infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.
Kesungguhan pemindahan ibukota tersebut sudah dirancang jauh-jauh hari, secara skema dan sistematis.
Narasi JS
