Pemerintah sudah mengajukan draft RUU KUP kepada DPR RI sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang didalamnya juga akan mengatur perpajakan terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
Sebanyak 11 sembako diantaranya bakal kena pajak pertambahan nilai (PPN), hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan negara yang peruntukannya akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau infrastruktur yang diperlukan.
Adapun bahan pokok yang akan dikenakan pajak itu menurut RUU KUP merupakan barang dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Mengacu pada penjelasan pasal 112 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
1. Beras
2. Gabah
3. Jagung
4. Sagu
5. Kedelai
6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
9. Susu
10. Buah-buahan
11. Sayur-sayuran
Pengajukan draft RUU KUP kepada DPR RI akan ditindaklanjuti sebagai sebuah pembahasan sebelum dibuatkan Undang-undang.
“Grand Villa” Hunian Nyaman Dalam Kota.
Telp. (0267) 8452015 – 8452016
Lokasi Jl. Suhud Hidayat Warung Bambu, Kec. Karawang Timur – Kabupaten Karawang
Cukup DP 2%, Booking hanya 3 juta rupiah atau cicilan Rp. 100.000/hari. Free BPHTB AJB dan Balik Nama plus Free AC
Grand Villa Warung Bambu
Wujudkan Mimpimu Menjadi Nyata
