Kasus BLBI telah menjadi masalah dan perbincangan dalam kurun waktu yang tidak singkat, telah terungkap sejak 22 tahun silam. Namun hingga saat ini kasus tersebut tanpa penyelesaian, bahkan negara negara masih harus menanggung utang dan bunga utang dari BLBI.
Pada pemerintahan Joko Widodo saat ini yang mampu dan berani memburu aset-aset Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp110 triliun dan mendesak agar para debitor segera membayarkan utang-utangnya.
Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan, bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk surat utang negara yaitu surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang sampai sekarang masih dipegang oleh Bank Indonesia
“Pemerintah selama 22 tahun, tentu dalam hal ini membayar pokoknya, juga membayar bunga utangnya. Karena sebagian BLBI itu ada yg menggunakan tingkat suku bunga yg sebagian memang dinegosiasikan,” katanya.
Lalu, Pemerintah untuk mengurangi atau mengkompensasi dari langkah penyelamatan perbankan, maka kemudian pemilik Bank atau debiturnya harus mengembalikan dana tersebut.
“Jadi ini sebetulnya persoalan yang sudah cukup lama tapi yang jelas yang tadi disebutkan kan kita masih harus menanggung biaya tersebut dan biaya tersebutlah yang sekarang ini kita coba melalui Satgas BLBI untuk diminimalkan atau dikurangi caranya kita melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali apa yang sudah mereka terima 22 tahun yang lalu Apakah sebagai pemilik Bank atau sebagai peminjam di bank yang dibantu oleh pemerintah,” tandasnya. tutup Sri Mulyani.
Terakhir, pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menkumham menyita aset-aset yang dimiliki debitur apabila tak mampu membantu membayarkan utang dan bunga BLBI.
Tinggal Pilih mana yang anda mau…
Kedai Fie N Kafe
Jl. R.E. Martadinata
(Samping Mako Citra Bhayangkara)
Adiarsa Barat Karawang
