Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memberhentikan sebanyak 56 Karyawannya yang tidak lolos melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada akhir bulan 30 September mendatang.
Banyak nada miring dan mempertanyakan sikap dari Presiden Joko Widodo mengenai hal tersebut dan ada yang menyangkut-pautkan keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dia tidak akan banyak berkomentar mengenai nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diberhentikan.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan, pihak berwenang yang berhak menjawab persoalan alih status pegawai KPK adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan agar segala persoalan jangan kemudian selalu dilimpahkan atau ditarik ke presiden.
“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Jokowi
Dari pernyataan yang dikatakan Presiden Jokowi, keputusan yang diambil merupakan KPK itu merupakan proses keputusan yang telah melalui hukum.
“Grand Villa” Hunian Nyaman Dalam Kota.
Telp. (0267) 8452015 – 8452016
Lokasi Jl. Suhud Hidayat Warung Bambu, Kec. Karawang Timur – Kabupaten Karawang
Cukup DP 2%, Booking hanya 3 juta rupiah atau cicilan Rp. 100.000/hari. Free BPHTB AJB dan Balik Nama plus Free AC
Grand Villa Warung Bambu
Wujudkan Mimpimu Menjadi Nyata
